Halaman Utama
Artikel

Links:
Portal Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan
Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan
Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan & Kerjasama LN
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
Badan Akuntansi Negara
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Badan Pengawasan Pasar Modal
Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Biro Kerja Sama Luar Negeri
Biro Kepegawaian
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Tim Teknis Tarif Bea Masuk dan Pungutan Ekspor
Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah

 

Potret Kekayaan Negara Kita

 

Sampai saat ini belum ada yang tahu berapa nilai kekayaan negara kita. Ironis memang, tapi apa mau dikata. Setiap tahun pemerintah melakukan pengadaan barang yang dibiayai dari APBN. Setiap tahun pula berarti jumlah aset bertambah. Namun sayang pencatatan atau inventarisasi barang milik negara belum optimal. Kalaupun dilakukan inventarisasi biasanya setingkat kantor dan hanya untuk kepentingan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa seperti Itjen, BPKP, dan BPK. Belum ada kesadaran untuk melakukan inventarisasi secara nasional sebagai bagian dari penyusunan data base kekayaan negara.

Ketiadaan data base kekayaan negara membuat pengelolaan kekayaan negara menjadi sulit. Padahal kekayaan negara kita begitu banyak, beragam, dan tersebar baik secara geografis maupun penguasaanya oleh banyak departemen/lembaga. Kekayaan negara menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang Keungan Negara dapat berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah.

Setiap jenis kekayaan negara tersebut adalah unik. Sehingga diperlukan cara penanganan yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh pengelolaan surat berharga tentu berbeda dengan pengelolaan barang seperti tanah dan bangunan. Pengelolaan surat berharga perlu pegawai yang mempunyai kompetensi dibidang obligasi, manajemen resiko, dan manajemen portofolio. Kompetensi ini mutlak dibutuhkan agar mampu memanage surat berharga milik negara sehingga tidak menimbulkan kerugian. Pengelolaan tanah dan bangunan selain melibatkan disiplin ilmu tehnik sipil dan apraisal, biasanya dikota-kota besar masalahnya adalah sering berhadapan dengan aspek hukum berupa bukti-bukti kepemilikan.

Persoalan besar dalam pengelolaan kekayaan negara saat ini, paling tidak ada tiga yaitu: belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur, kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi bidang pengelolaan kekayaan negara, dan ketiadaan data base kekayaan negara. Seperti mengurai benang kusut, persoalan pengelolaan kekayaan negara harus dapat diselesaikan satu persatu dan kerja keras. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan kekayaan negara sudah berlangsung lama namun tidak kunjung selesai. Sampai keluarnya UU Perbendaharaan Negara yang mensyaratkan perlunya peraturan pemerintah dalam pengelolaan kekayaan negara. Semoga saja RPP yang sedang disusun dan melibatkan ahli-ahli pengelolaan kekayaan negara segera rampung.

Pelajaran pahit dari kasus BPPN berupa penyerahan aset-aset konglomerat ternyata nilainya sangat rendah dibandingkan dangan nilai bukunya. Semoga tidak terulang lagi. Apapun alasannya sangat disesalkan kerugian negara begitu besar. Padahal kita sangat butuh uang untuk menutup defisit APBN. Belum lagi sebagaian aset tersebut berupa tanah dan atau bangunan masih bermasalah. Akibatnya negara rugi lagi karena tidak dapat menjual aset tersebut. Dari kejadian tersebut, kita dapat mengambil pelajaran atasnya. Setidaknya kita menjadi punya pengalaman dan menyadari betapa lemahnya sumber daya manusia kita. Kedepan pengelolaan kekayaan negara akan semakin kompleks.

Menurut RPP, lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatn, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtangan, penatausahaan, dan pengawasan. Berdasarkan lingkup tersebut, berarti setiap tahap membutuhkan tenaga-tenaga ahli tersendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya mencetak tenaga-tenaga ahli tersebut dalam waktu tidak begitu lama. Betul, bukan langkah mudah tapi kita berkejaran dengan waktu. Sampai saat ini, kalau kita perlu penilaian atas aset besar dan kompleks masih menggunakan konsultan apraisal. Meskipun tidak dilarang menggunakan tim penilai independen. Tetapi akan lebih baik menggunakan tim penilai sendiri sehingga dapat dihemat anggarannya.

Persoalan lain seperti telah disinggung diawal adalah ketiadaan data base. Penyusunan data base ini mungkin salah satunya masih berkaitan dengan masalah sertifikasi. Diharapkan setelah persoalan sertifikasi sudah menjadi keputusan final, semoga penyusunan data base barang milik negara dapat segera disusun. Sebagai dampak dari ketiadaan data base ini adalah ketidakmampuan untuk membuat keputusan atas barang milik negara. Sehingga pemanfaatannya kurang optimal dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan, padahal barang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Data base juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pengawasan. Mengingat pentingnya data base tersebut, barang kali langkah yang harus segera dilaksanakan berupa inventarisasi barang milik negara.

Asr. Imro

[ Kembali ke Menu Artikel ]