Halaman Utama

Links:
Portal Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan
Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan
Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan & Kerjasama LN
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
Badan Akuntansi Negara
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Badan Pengawasan Pasar Modal
Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Biro Kerja Sama Luar Negeri
Biro Kepegawaian
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Tim Teknis Tarif Bea Masuk dan Pungutan Ekspor
Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah

 

Menuju The Best State Asset Management

Salah satu reformasi bidang keuangan negara adalah reformasi bidang pengelolaan barang milik/kekeyaan negara. Sebagai landasan perubahan tersebut adalah UU No. 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu dalam pengelolaan kekayaan negara harus diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Saat ini, PP tentang pengelolaan barang milik negara/daerah sedang disusun oleh suatu tim yang diketuai oleh Drs. Herry Purnomo, M. Soc.Sc. Untuk mengetahui reformasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara, Majalah Anggaran melakukan wawancara dengan Direktur Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang menjadi perhatian utama Direktorat PBM/KN saat ini?

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama kami. Pertama, kita sedang mengembangkan landasan hukum yaitu UU No 1 tahun 2004, karana ruhnya atau landasan hukumnya ada disana. Kedua, dalam rangka reorganisasi, Direktorat PBM/KN sedang menata, apa tugas dan fungsinya karena ada institusi dari luar yang masuk yaitu BAKUN yang menyangkut inventarisasi barang milik negara. Ketiga, mengembangkan satu subdirektorat berkaitan dengan PP No. 41 tahun 2004 dimana embrio-nya sudah ada dalam salah satu subdirektorat. Nah, ini akan dijadikan salah satu subdirektorat tersendiri, yaitu subdirektorat Penatausahaan dan Pelaporan Investasi Pemerintah. Keempat, kita ingin mengembangkan data base sebagai suatu informasi sistem dalam pengelolaan kekayaan negara khususnya data tanah dan bangunan. Kita mencoba untuk mengembangkan sistem informasi berkaitan dengan asset milik negara atau asset management information system. Ini semua adalah pekerjaan besar dan menjadi pokok-pokok perhatian Direktorat Pengelolaan BMKN.

Bagaimana tugas Direktorat PBM/KN setelah dikeluarkannya PP No. 41 tahun 2004?

Seperti saya katakan sebelumnya berkaitan dengan pokok-pokok perhatian utama Direktorat PBM/KN yang ketiga yaitu mengembangkan salah satu subdirektorat yang berkaitan dengan pengelolaan investasi pemerintah. Sebenarnya hal ini sudah kita lakukan tetapi belum optimal. Yaitu berkaitan dengan penyertaan modal negara pada BUMN Persero. Dan kita juga sedang mengembangkan information system tetapi belum memuaskan juga. Kendalanya adalah kurang respon dari BUMN dalam memberikan laporan atau data kepada kita. Karena kurang landasan hukum.

Sehingga dalam mewadahi PP 41 tahun 2004, secara konsepsional dalam rangka membangun landasan hukum yang jelas agar ada ikatan bagi BUMN untuk melaporkan perkembangan investasi pemerintah berupa penyertaan modal pemerintah dalam BUMN yang bersangkutan. Sudah dilakukan juga keterlibatan kita dalam usulan-usulan penyertaan modal negara, karena PMN negara di atur dengan PP. Demikian juga kita diminta hadir di DPR untuk mengikuti proses politiknya. Nah, diharapkan dengan terbentuknya satu subdit tersendiri, kita akan lebih pro aktif dengan Meneg BUMN.

Bagaimana Direktorat PBM/KN menangani perubahan pendekatan dari administratif aset menjadi aset manajemen?

Kalau saya melihat perubahan ini tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Karena landasan hukumnya belum ada. Dan pekerjaan kita sekarang ini lebih banyak bersifat administratif seperti perijinan. Kedepan sesuai dengan RPP yang sedang kita susun dalam management cycle pendekatan aset manajemen harus diakomodir. Siklus manajeman pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan, pengadaan,penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pengawasan. Alasan lain karena fungsi dari siklus manajemen aset belum terwadahi dalam tupoksi Direktorat PBM/KN. Dalam pengelolaan kekayaan negara ada dua fungsi yaitu fungsi budgeter dan sosial. Fungsi budgeter adalah bagaimana caranya sebagai pengelola dapat meng-generate revenue atas pengelolaan kekayaan negara tersebut seperti disewakan, BOT, pemindahtanganan seperti dijual. Sedangkan fungsi sosial seperti dihibahkan.

Persoalan kedua, berupa pemanfaatan tersebut perlu adanya penguasaan secara fisik. Seperti di BPPN dulu setiap aset perlu dijaga, dirawat dan biayanya luar biasa besarnya. Ketiga, kita kurang memiliki ekspertis misalkan kita akan melakukan BOT. Kita tidak tahu berapa nilainya.

Kelemahan sisi administratif selalu ketinggalan dengan tuntutan yang berkembang. Barang kali waktu menyusun tupoksi Direktorat PBM/KN belum mempertimbangkan dampak UU No. 01 tahun 2004.

Apa saja tugas Direktorat PBM/KN dalam tim pemberesan aset pasca pembubaran BPPN?

Secara struktural kita terlibat dalam salah satu pokja yaitu pokja administrasi aset. Saya sebagai salah satu ketua pokja yang membawahi empat subpokja yaitu subpokja adminstrasi kredit dan saham, subpokja properti, subpokja inventaris, dan subpokja administrasi aset. Dalam subpokja ketuanya dari anggaran. Sedangkan subpokja kredit dan saham ketuanya dari DJPLN, karena mereka mengetahui permasalahan kredit dan saham. Pokja ini sebagai inti dari penanganan aset-aset eks BPPN. Perlu diketahui bahwa pembubaran BPPN dengan Keppres No. 17 tahun 2004 dan asetnya diserahkan kepada Departemen Keuangan. Aset ini terbagi menjadi dua kategori yaitu bermasalah dengan hukum diserahkan kepada tim pemberesan. Sedangkan untuk aset tidak bermasalah diserahkan kepada suatu perusahaan BUMN yaitu PT. Perusahaan Pengelolaan Aset. PT. PPA diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan untuk meningkatkan value kemudian dijual. Ini terkait dengan fungsi budgeter yakni menambah pemasukan APBN. Dan mereka ditarget setiap tahunnya. Untuk tahun 2004 targetnya sekitar Rp. 2 trilyun lebih.

Aset bermasalah ini sering terjadi pada aset berupa kredit, saham dan properti. Untuk inventaris hampir tidak ada permasalahan, tinggal diselesaikan saja. Sedangkan dokumentasi aset ternyata luar biasa persoalannya. Seperti sertifikat tanah, deposito, surat jaminan, surat berharga ini ditangani seperti menangani kas negara dulu.

Apa yang sudah dan akan dikerjakan oleh tim pemberesan khususnya dari Direktorat PBM/KN?

Kita tidak bekerja sendirian, tetapi dalam tim. Bahkan dalam tim ini, anggota yang dominan adalah dari eks BPPN karena mereka yang menguasai dan mengetahui apa yang terjadi selama ini. Jadi kalau kita dari Departemen Keuangan ada tuntutan dari luar, kita akan bertanya kepada teman-teman eks BPPN karena yang tahu sejarahnya dan dokumen-dokumen pendukungnya berada di tangan mereka Khusus inventaris ini juga pekerjaan besar seperti meja kursi, komputer, dan peralatan kantor mungkin nanti akan dipakai oleh departemen atau dijadikan penyertaan modal di PT. PPA dan sisanya yang tidak terpakai akan dilelang. Ini sedang diproses.

Apa permasalahan yang dihadapi oleh tim pemberesan?

Permasalahan yang berkaitan dengan persoalan hukum spektrum nya luas. Tapi yang dimaksud disini adalah yang terkait dengan pengadilan. Kembali lagi ini juga masalah SDM. Pokja Administrasi Aset bekerja sama dengan Pokja Bantuan Hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara di pengadilan seperti sita jaminan dan tuntutan-tuntutan dengan Mahkamah Agung seperti masalah Texmaco. Kita tidak memiliki kompetensi untuk itu sehingga kita bekerja sama dengan Pokja Bantuan Hukum.

Apakah ada perbedaan penanganan dalam menyelesaikan aset pemerintah eks BPPN dengan aset pemerintah yang selama ini dibina oleh Direktorat PBM/KN?

Kalau aset pemerintah yang dikelola oleh Direktorat PBM/KN saat ini pengelolaannya terdesentralisir di departemen/lembaga, sehingga kita lebih menangani hanya pada perijinan saja, seperti penghapusan, penjualan, ijin penetapan penggunaan, hibah, ijin pemindahtanganan, ijin BOT. Sedangkan aset eks BPPN untuk yang bermasalah hukum ditangani oleh Menteri Keuangan, sedangkan yang tidak memiliki persoalan hukum diserahkan ke PT. PPA melalui perjanjian antara Menteri Keuangan dengan direktur PT. PPA.

Dalam perjanjian tersebut PT. PPA diberikan kewenangan-kewenangan, mulai dari meningkatkan value asset, mewakili Menteri Keuangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penjualan. Kita juga menangani perijinan dengan DPR untuk aset yang akan di jual oleh PT. PPA. Namun demikian, tugas menjadi ringan karena semua tugas diselesaikan melalui tim. Penjualan tersebut sebagai upaya dari recovery perekonomian. Karena PT. PPA juga ditarget untuk menyetor ke kas negara sehingga mereka harus meng-generate revenue. Salah satunya adalah penjualan Bank Permata pada saat harganya bagus.

Bagaimana Direktorat PBM/KN mempersiapkan sumber daya manusianya?

Salah satu keprihatinan saya adalah pengembangan pegawai untuk unit eselon satu yang besar ini kok eselon IV harusnya kan eselon III. Karena pekerjaan di Ditjen Perbendaharaan beragam. Bicara tentang surat utang negara, orang asli Ditjen Anggaran tidak akan tahu. Bicara penerusan pinjaman mungkin sedikit ada yang tahu. Ini bicara masalah-masalah pekerjaan-pekerjaan lama. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan baru seperti asset management. Bukan hanya menyiapkan SDM-nya tetapi juga agar fungsi-fungsinya juga terwadahi. Sebagai gambaran betapa beratnya SDM yang harus disiapkan adalah dalam RPP mengenai siklus manajemen pengelolaan kekayaan negara berupa perencanaan. Sesuai dengan best practice, perencanaan ini harus terkait dengan penyusunan anggaran. Nah, dalam RPP ini sudah kita coba masukan, seperti barang apa saja yang akan dibeli, dipelihara. Ini berarti pula harus ada data base existing aset yang dikelola oleh departeman/lembaga. Sehingga dapat diketahui berapa anggaran dibutuhkan untuk suatu departemen/lembaga. Memang belum terbayangkan bagaimana nanti mekanismenya, tetapi begitulah seharusnya perencanaan pengadaan suatu barang sudah harus direncanakan juga pembiayaannya. Mungkin untuk appraisal bisa kita sewa, namun untuk kedepan nantinya bisa kita kembangkan SDM yang mampu melakukan penilaian.

Apa yang menjadi harapan Direktorat BM/KN?

Kita akan menuju The world best state aset management, menjadi pengelola kekayaan negara terbaik.

(Dikutip dari Majalah Anggaran)